Mengenal Peraturan UMKM Bebas Pajak

Mengenal Peraturan UMKM Bebas Pajak

KejarUMKM.com – Pelaku usaha UMKM kini bisa bernafas lega, Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati dan juga Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Peraturan UMKM Bebas Pajak. 

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan masuk dalam (UU HPP) No 7 Tahun 2021.

Peraturan ini yang mengatur batas-batas baru keringanan pajak dan rasionalisasi perpajakan bagi kalangan UMKM.

Selain itu peraturan UMKM Bebas Pajak bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Memberikan kemudahan usaha kecil dan menengah untuk melakukan pemulihan ekonomi dengan melonggarkan aturan-aturan perpajakan. 

Serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMKM perorangan untuk mendapat keringanan pajak secara menyeluruh. 

Baik dari perpajakan untuk orang pribadi maupun perpajakan untuk usahanya. 

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan setidaknya mengatur mengenai peraturan UMKMbebas pajak.

Dengan memberikan kelonggaran bagi pelaku UMKM dan juga badan-badan usaha yang berstatus UMKM. 

Lalu apa saja kriteria UMKM yang berhak Menggunakan peraturan ini? Berikut penjelasannya:

  1. Kriteria pertama adalah orang-perorangan yang memiliki penghasilan dengan batas atas mencapai 50 juta per tahun. Dengan hadirnya peraturan UMKM bebas pajak ini, maka batas atas orang-perorangan kemudian naik menjadi 60 juta per tahun. Jadi jika anda adalah orang perorangan yang memiliki penghasilan bulanan di total selama setahun mencapai 60 juta hanya akan kena pajak penghasilan sebesar 5%. Sebelumnya angka 60 juta untuk penghasilan sebesar 15%.
  2. Kriteria selanjutnya adalah badan usaha yang memiliki peredaran bruto. Apa itu peredaran bruto UMKM dalam peraturan UMKM bebas pajak ini? Pertama peredaran bruto adalah penjualan total kotor dari seluruh produk-produk yang dijual UMKM. Undang-undang ini mengatur bahwa UMKM baik badan maupun orang pribadi dengan memiliki peredaran bruto sebesar 5 miliar per tahun baru akan mendapat pajak sebesar 35%.
  3. Kemudian tarif pajak penghasilan untuk badan usaha, yaitu UMKM yang berbentuk persekutuan komanditer (CV), PT Perseorangan, PT biasa hingga usaha dagang akan menggunakan tarif pajak sebesar 22% per tahun. Peraturan UMKM bebas pajak ini berusaha memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk menikmati pembayaran pajak yang lebih rendah daripada aturan sebelumnya.

Jadi rangkuman dari lahirnya peraturan UMKM bebas pajak ini akan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha UMKM untuk:

  1. Menikmati tarif pajak yang lebih rendah pada penghasilan yang lebih tinggi yaitu 60 juta maksimal.
  2. Menikmati tarif pajak yang lebih rendah pada penghasilan orang pribadi dengan usaha yang memiliki penghasilan kena pajak (PKP) sebesar 5 miliar per tahun. Jika UMKM yang anda miliki atau usaha yang anda miliki masih di bawah 5 miliar akan mendapat tarif yang lebih rendah. Tarif 35% hanya jika berada di peredaran bruto 5 miliar per tahun.
  3. UMKM berbentuk badan usaha hanya akan membayar tarif pajak sebesar 22% dari total peredaran bruto tahunan, dikurangi dengan penjualan dan juga biaya-biaya produksi. Sehingga penghasilan bersih saja dari UMKM yang kena pajak badan usaha sebesar 22%. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.