Pengertian Izin Usaha Kecil Menengah (IUMK)

Setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, kementerian dalam negeri menerbitkan Permendagri No 83/2014 tentang pedoman Perizinan Usaha Mikro dan Kecil. 

Peraturan ini sengaja dikeluarkan agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menerbitkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada pelaku UKM di Indonesia. 

Dalam rangka memfasilitasi UKM untuk mendirikan IUMK, Kementerian Koperasi usaha kecil dan menengah juga telah mengeluarkan surat edaran No.15/M.KUKM/1/2015, tanggal 22 Januari 2015 yang dikirim kepada seluruh gubernur, pemerintah, dan wali kota untuk membantu usaha kecil dan menengah.

Izin Usaha Kecil Menengah (IUMK) merupakan izin usaha pelaku mikro yang dikeluarkan oleh lembaga OSS. Surat legalitas ini sangat penting bagi pelaku usaha pemula untuk mengembangkan bisnisnya. 

Juga selain itu, IUMK dapat memberikan kepastian hukum dan pembuktian bahwa usaha yang dilakukan memang legal. 

Namun masih terdapat kelompok pelaku ekonomi yang tidak menyadari pentingnya legalitas untuk mendapatkan perlindungan hukum yang terjamin. 

Meskipun jenis usaha yang masih terlihat relatif baru, usaha kecil juga harus mengajukan izin untuk melegalkan usahanya. 

Untuk sekarang pendaftaran IUMK semakin mudah karena dapat dilakukan secara offline maupun online. 

Untuk pendaftaran offline, kita dapat mengirimkan permohonan ke kecamatan. Setelah itu, penanggung jawab mengisi formulir data dan dokumen yang diperlukan. 

Sedangkan pendaftaran online dapat dilakukan melalui layanan OSS atau Online Single Submission di halaman https://oss.go.id/portal/

Saat ini melalui kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, (Kemenkop UKM), pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru untuk memfasilitasi pengurusan izin usaha bagi usaha mikro dan kecil, yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil, dan menengah pada nomor 2 tahun 2019 tentang perizinan niaga terintegrasi elektronik usaha mikro(PermenkopUKM2/2019).  

Aturan ini bersumber  dari peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan tentang perdagangan elektronik (“PP terkait Oss”). Pengenalan dua peraturan terbaru ini semakin menyederhanakan proses perizinan usaha mikro sehingga kita sebagai badan usaha mikro dapat segera melengkapi dokumen legalitas yang diperlukan.

Untuk itu, jika anda ingin mengetahui cara mendapatkan izin usaha mikro dan kecil, berikut ini adalah poin-poin penting terkait regulasi terbaru yaitu

  • Proses dapat dilakukan melalui pengajuan aplikasi online (OOS)

Sejak diluncurkan sekitar 2 tahun lalu, sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi sebagai Online One Time Submit (OOS) telah membawa perubahan secara signifikan dalam proses perizinan usaha bisnis di Indonesia. 

Di OOS, proses perizinan usaha dilakukan secara online dan berlaku untuk baik perseorangan, organisasi komersial, dan korporasi. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) PP tentang OSS. 

Keunggulan perangkat lunak OOS dibanding proses lisensi perusahaan sebelumnya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan data. Atau biasa disebut pemulihan data.

  • Usaha Mikro dan kecil untuk (NIB)

NIB adalah identitas pelaku bisnis yang diterbitkan oleh Oss pada saat pendaftaran.

  • Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Disebutkan pula bahwa permohonan IUMK meliputi pelaku usaha mikro atau perorangan dan izin usaha ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. 

Mengenai dokumen yang diperlukan untuk mengajukan IUMK melalui OOS yang kita ketahui selama ini cukup dengan memasukkan data KTP dan NPWP untuk agen komersial. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi pendaftar IUMK yaitu berhubungan tentang Kesehatan, etika, budaya, lingkungan, pertahanan, dan keamanan yang harus memenuhi persyaratan/komitmen yang ditentukan oleh UU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *