Pelatihan Pembuatan NIB untuk Sertifikat Halal dan PIRT

Pelatihan Pembuatan NIB untuk Sertifikat Halal dan PIRT

Kejarumkm.com – Pelatihan pembuatan nomor Induk berusaha atau NIB terkait dengan sertifikat halal dan PIRT. 

Terkait dengan pembuatan NIB, Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja di pertengahan tahun 2020 memberikan angin segar bagi dunia usaha di sektor UMKM. 

Undang-Undang yang disebut dengan Omnibus Law ini banyak melakukan revisi, pencabutan dan pemangkasan ijin-ijin usaha yang dinilai merepotkan. 

Serta kemudian mengubahnya menjadi lebih ringkas. 

Pemangkasan birokrasi izin usaha UMKM dan industri besar ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo mengenai pemangkasan izin usaha dan mempercepat investasi. 

Presiden menyampaikan bahwa proses ijin usaha di Indonesia seperti pendirian perusahaan, pembuatan nomor induk usaha hingga sertifikat halal masih membutuhkan waktu lama. 

Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang diinisiasi Pemerintah dengan DPR diproyeksikan memangkas ijin-ijin usaha tersebut.

Apa saja ijin-ijin usaha yang berhasil dipangkas dan direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan berhasil mempermudah usaha UMKM. 

Berikut rinciannya perbedaan sebelum hadirnya UU Cipta Kerja dan sesudahnya:

Sebelum hadir Undang-Undang Cipta Kerja:

  1. Badan usaha atau badan hukum yang berlaku di Indonesia untuk UMKMhanyalah Perseroan terbatas, CV, firma dan Usaha Dagang. Sementara pendirian perseroan terbatas (PT) masih menginduk pada undang-undang perseroan terbatas. Undang-Undang ini memiliki syarat rumit berupa modal minimal sekitar 50 juta, para pendiri lebih dari dua orang serta harus didirikan dengan akta notaris yang membutuhkan banyak biaya. 
  2. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, serta dinas-dinas terkait di daerah. 
  3. Pembuatan sertifikat halal melalui Majelis Ulama Indonesia. Dimana sektor usaha UMKM dahulunya harus membayar uang jutaan untuk memperoleh sertifikat halal.
  4. Pembuatan PIRT dibuat di Dinas Kesehatan daerah, namun UMKM harus melalui jalan panjang dengan ijin-ijin usaha di atas sebelumnya.

Setelah diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja: 

  1. Hadirnya kemudahan mendirikan Perseroan Terbatas (PT) berbentuk perseorangan. Sebelum hadir UU Cipta Kerja, membentuk PT membutuhkan modal besar, dengan adanya PT Perseorangan sektor UMKM bisa berbentuk badan hukum, didirikan oleh satu orang dengan modal minimal. Jadi usaha bakso dengan dua gerobak saja bisa didirikan dengan status PT perseorangan dengan modal ratusan ribu saja.
  2. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) melalui website Online Single Sign di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi UMKM tidak perlu lagi bolak balik antar kementerian dan dinas yang membutuhkan waktu lama. 
  3. Pembuatan sertifikat halal melalui Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJH). Kini pembuatan sertifikat halal untuk UMKM berada di kisaran angka di bawah satu juta rupiah. Murah sekali bukan? 
  4. Pembuatan PIRT dinas kesehatan hanya membutuhkan sertifikat pelatihan dari dinas kesehatan. Sehingga tidak ada lagi syarat-syarat tambahan. UMKM bisa dengan mudah mendapat PIRT.

Kelompok Belajar UMKM (Kejar UMKM) memiliki layanan pelatihan bagi pendamping UMKM atau pengusaha UMKM dalam pembuatan nomor Induk berusaha (NIB), sertifikat halal dan PIRT. 

Pelatihan diadakan setiap bulan dan dapat menghubungi nomor kontak berikut: 0877-3890-0800 atau email: info.meravi@gmail.com 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.