Masa Depan UMKM Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Masa Depan UMKM Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

KejarUMKM.com – Undang-undang Cipta Kerja atau yang biasa disebut dengan omnibus law (undang-undang sapu jagat) disahkan oleh DPR RI pada tahun 2020. 

Undang-undang ini mengatur banyak hal, terutama pada sektor industri dan ekonomi. Serta merevisi aturan sebelumnya terkait dengan aturan-aturan teknis pengaturan dunia usaha.

Salah satu yang berubah drastis adalah sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM mendapat tempat spesial dalam UU Cipta Kerja.

Salah satunya hadir ketentuan mengenai perseroan perorangan dengan syarat yang lebih rendah.

Ketentuan usaha perseroan sebelumnya diatur dalam undang-undang perseroan terbatas (UU PT) dengan syarat yang rumit, berat dan tidak semua orang bisa langsung mendirikan perusahaan. 

Dengan hadirnya UU Cipta Kerja, maka persyaratan rumit ini dipangkas dan UMKM yang berada di sektor terbawah bisa naik kelas sejajar dengan perseroan terbatas yang lebih besar.

Apa yang sebelumnya diatur dalam UU Perseroan Terbatas mengenai dunia usaha? Undang-undang ini mengatur pendirian perseroan terbatas dengan syarat-syarat antara lain:
  1. Dirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih.
  2. Dirikan dengan minimal modal dasar sebesar Rp 50 Juta.
  3. Dirikan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Hadirnya UU Cipta Kerja membuka peluang UMKM bisa mendirikan usaha sekelas dengan PT. UU Cipta Kerja memberi kesempatan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendaftarkan diri menjadi Perseroan Terbatas (PT) berbentuk perseorangan. 

Jadi seorang pengusaha tukang bakso bisa mendirikan usahanya menjadi PT Perseorangan. 

Peluang ini akan memberi jalan tol bagi UMKM untuk naik kelas. Dengan menjadi PT Perseorangan yang berbadan hukum, maka UMKM bisa mengembangkan usahanya sebesar perusahaan PT besar lainnya. 

Pendirian PT Perseorangan pun syarat-syaratnya mudah, tidak serumit dalam UU Perseroan Terbatas. UU Cipta Kerja ini memberi amanat Kementerian Hukum dan HAM dalam pendirian PT Perseorangan. 

Sehingga syaratnya hanya satu: memiliki KTP dan modal ditentukan sendiri oleh pendiri.

Sehingga PT perseorangan yang didirikan oleh UMKM, cukup hanya mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM. Maka akan mendapat sertifikat pendirian dan resmi berdiri sebagai perusahaan berbadan hukum. Mudah bukan?  

Apa saja yang bisa didapat jika UMKM naik kelas menjadi perusahaan berbadan hukum?
  1. Bankable, mudah terakses dengan dunia perbankan. UMKM berbentuk PT dapat membuka rekening perusahaan di bank-bank besar sehingga memudahkan transaksi bisnis, secara otomatis akan menaikkan skala usahanya. Selain itu, UMKM juga mudah mendapat akses kredit dari perbankan.   
  2. Mudah mengakses ijin-ijin usaha. Selain nomor induk berusaha (NIB) dan izin usaha lainnya. UMKM dengan status badan hukum akan mudah dalam mendapat sertifikat halal, mudah mendapat P-IRT serta mudah dalam mengajukan paten/daftar merk untuk produk-produk dagangnya.
  3. Memudahkan UMKM mengurus perpajakan. Apakah karena berbentuk perusahaan lalu dipersulit? Jangan khawatir, justru UMKM berbentuk perusahaan perseroan akan mudah dalam melaporkan pajak. Kemudahan ini tentunya akan memberi ketenangan bagi pelaku UMKM Bukan?

Jika Anda masih bingung dalam menaikkan skala usaha bisnis UMKM, maka bisa bergabung dalam Komunitas UMKM yang berada dibawah naungan KejarUMKM (Kelompok Belajar UKM), pendamping UMKM yang berpusat di Sleman Yogyakarta.

Yuk, bergabung dengan Komunitas KejarUKM melalui: https://wa.me/6287805900800   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.