Isu Utama Pengembangan UMKM di Pedesaan

Isu Utama Pengembangan UMKM di Pedesaan

Sinergi BUM Desa dan UMKM Mengenai Ketahanan Pangan Nasional terkait dengan isu pengembangan UMKM di Pedesaan

Badan usaha milik desa atau disebut BUM Desa merupakan tulang punggung utama kebangkitan ekonomi di desa.

Peran ini telah dijelaskan secara komprehensif dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 mengenai badan hukum BUMDes.

Selain BUM Desa, terdapat UMKM Desa yang juga menjadi pelaku ekonomi di pedesaan yang menyumbang kontribusi ekonomi besar.

Kedua entitas ini memerlukan kolaborasi dan kerjasama dalam mengembangkan ekonomi desa, terutama dalam membangkitkan ekonomi desa pasca pandemi covid-19. 

Selain hadirnya PP 11 Tahun 2021, turut hadir Perpres 104 Tahun 2021 yang mengatur alokasi dana desa untuk ketahanan pangan desa.

Sehingga dengan peluang yang diberikan dari dua payung hukum ini, BUM Desa dan UMKM Desa dapat bekerjasama dan berkolaborasi memajukan ketahanan pangan. 

Pada webinar Ketahanan Pangan Nasional 2022 dengan tajuk “Sinergi BUM Desa dan UMKM Mengenai Ketahanan Pangan Nasional” Bumdes.id sebagai agregator ekonomi desa menghadirkan Dr Ahmad Dading Gunadi,

Direktur Pengembangan UMKM Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menyinggung masalah-masalah utama UMKM yang perlu dibereskan.

Masalah ini terentang dari hulu hingga ke hilir sehingga harus menjadi perhatian semua pihak. 

Apa saja isu-isu utama pengembangan UMKM di pedesaan yang perlu diperhatikan beberapa pihak? Berikut poin-poin utamanya: 

  1. Perbedaan definisi dan pengaturan UMKM. Perbedaan definisi antara lembaga negara di tingkat pusat hingga daerah menjadi masalah utama pengembangan UMKM. Sehingga menyebabkan pengambil kebijakan belum bisa menyatukan data, belum bisa mengambil keputusan secara menyeluruh. 
  2. Jumlah UMKM belum sebanding dengan kontribusi pada produk domestik bruto. Secara angka rata-rata jumlah UMKM di Indonesia mendominasi 99% sektor usaha di Indonesia. Namun, sayangnya hanya 57% UMKM di Indonesia yang mampu berkontribusi pada produk domestik bruto. Masalah ini perlu dibereskan pada sisi internal UMKM mengenai kelembagaan, revitalisasi, pemetaan usaha hingga peningkatan skala usaha. Sehingga nantinya siap untuk berkontribusi pada sektor ketahanan pangan di perdesaan. 
  3. Para pengusaha UMKM masih belum memiliki jejaring yang memperkuat bisnisnya. Ini artinya menurut data dan riset BAPPENAS, UMKM masih memiliki masalah mendasar dalam membangun networking, termasuk di dalamnya dalam membangun mata rantai pasokan yang mendukung suplai produk dan bahan baku. Ini menjadi jawaban rendahnya kontribusi UMKM pada produk domestik bruto nasional. Secara nasional, bahkan UMKM yang tidak berjajing mencapai angka 98%, padahal salah satu kunci mempertahankan daya saing UMKM di masa revousi industri adalah dengan memperbanyak kerjasama dan berkolaborasi. Sementara hanya 14% saja yang berkontribusi pada sektor ekspors Indonesia.
  4. Pelaku UMKM belum banyak yang mengakses perbankan. Data dari BAPPENAS, UMKM yang mengakses kredit perbankan atau sarana dari bank hanya 20% saja, sisanya 80% bahkan tidak pernah mengajukan kredit permodalan ke perbankan. Padahal pemerintah Indonesia telah memberikan peluang akses perbankan secara luas kepada pelaku usaha UMKM.
  5. Pelaku usaha UMKM masih belum memaksimalkan penggunana teknologi informasi dalam mengembangkan skala usaha UMKMnya. Menurut data yang sama, lebih dari 94% UMKM tidak menggunakan internet dan komputer dalam berusaha. Padahal di masa digital inilah peran internet dan teknologi sangat penting dalam mengakselerasi usaha.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.