Ketahui Peraturan UMKM Soal Kredit Perbankan

Ketahui Peraturan UMKM Soal Kredit Perbankan

KejarUMKM.com – Berikut merupakan peraturan UMKM terbaru terkait dengan soal kredit perbankan. 

Terdapat banyak peraturan UMKM yang mengatur terkait dengan pengembangan UMKM yang aksesnya sulit dengan permodalan. 

Beberapa masalah utama terhambatnya pengembangan UMKM adalah sulitnya mengakses permodalan. 

Padahal peraturan umkm yang memberikan kemudahan akses permodalan telah banyak digunakan pemerintah dalam berbagai skema. 

Namun, karena tidak banyak pengusaha UMKM yang memahami aturan-aturan ini, maka menyebabkan scaling up umkm menjadi terhambat.

Sebelum membahas mengenai peraturan umkm yang berkaitan dengan akses permodalan berupa kredit perbankan. 

Maka pengusaha umkm perlu memahami karakteristik utama umkm agar mudah mendapatkan akses permodalan. 

Karakteristik ini perlu dipahami agar umkm mempunyai jalan dalam mengembangkan usahanya dengan dukungan kredit dari perbankan.

  1. Sektor umkm yang ingin mendapatkan akses permodalan setidak-tidaknya telah berjalan lebih dari satu tahun. sehingga pastikan usaha anda memenuhi kriteria ini. peraturan umkm dalam bidang kredit biasanya wajib mensyaratkan usaha telah berjalan setahun. Peraturan umkm ini biasanya terdapat juga di bank maupun koperasi.
  2. Sektor umkm yang akan melakukan scaling up usaha, setidaknya sudah memiliki laporan keuangan yang tersusun dengan baik. Walaupun belum tersusun dengan baik, maka perlu dilakukan pelatihan penyusunan usaha umkm. 
  3. Sektor umkm yang ingin mengakses permodalan perbankan lebih tinggi, mempunyai omset yang stabil dan pendapatan yang stabil. Hal ini penting mengingat perbankan memerlukan kepastian usaha dalam melunasi pinjaman kredit perbankan.

Nah, selanjutnya akan langsung membahas peraturan-peraturan umkm yang berkaitan dengan kredit perbankan.

Baik itu kredit perbankan dengan biaya murah maupun peraturan umkm yang bersifat stimulus:

  1. Peraturan umkm yang bersifat stimulan antara lain BANPRES berbentuk BPOM yang disalurkan melalui bank-bank BUMN. Banpres stimulus ini merupakan salah satu intervensi pemerintah terhadap sektor umkm agar bisa bertahan dan beraktivitas di masa pandemic covid-19.
  2. Peraturan umkm selanjutnya yang bersifat stimulus adalah kartu prakerja yang diperuntukkan bagi pekerja-pekerja sektor terdampak corona. Kartu prakerja membantu kalangan umkm yang terkena phk untuk mendapatkan pelatihan dan kemudian memperoleh pekerjaan.
  3. Peraturan umkm selanjutnya yang lebih komprehensif adalah kebijakan presiden Joko Widodo untuk melonggarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk kalangan UMKM dengan plafon kredit maksimal 50 juta tanpa jaminan.

Apa saja seluk beluk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai jaring pengaman UMKM yang diatur dalam peraturan umkm di bawah perintah Presiden Joko Widodo:

  1. Peraturan umkm yang menaungi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) membebaskan nasabah tidak memerlukan jaminan (agunan) dalam mengakses kredit modal kerja atau investasi maksimal 50 juta.
  2. Kemudian pada peraturan umkm yang lain, pada masa pandemic covid-19, jika terdapat umkm yang mengalami kredit macet dapat dilakukan restrukturisasi atau penundaan pembayaran angsuran selama setahun kedepan. Program ini dibentuk sebagai keberpihakan pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi di sektor umkm.

Nah, bagaimana? Sekarang para pengusaha UMKM bisa mengakses kredit modal kerja secara murah meriah 50 juta dari bank-bank BUMN tanpa memerlukan jaminan berupa surat tanah atau bpkb motor dan mobil. Mudah bukan? 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.