Peraturan UMKM Terbaru Mengenai Kriteria Modal

Peraturan UMKM Terbaru Mengenai Kriteria Modal

KejarUMKM.com – Berikut peraturan UMKM terbaru mengenai kriteria modal berdasarkan peraturan undang-udang cipta kerja tahun 2020.

Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 membuat perubahan signifikan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah atau biasa disebut UMKM. 

Perubahan ini sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk memperbaharui peraturan UMKM terbaru agar mengikuti perkembangan zaman. 

Salah satunya dengan memangkas banyak hambatan birokrasi, menyederhanakan perizinan serta memudahkan peraturan UMKM bebas pajak bagi golongan usaha mikro.

Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 adalah peraturan UMKM terbaru yang menjadi rujukan utama. 

Baru kemudian hadir peraturan lainnya berupa peraturan pemerintah dan peraturan kementerian sebagai peraturan turunan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Peraturan UMKM 2020 salah satunya mengatur kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah, antara lain:
  1. Hadirnya Perseroan Terbatas (PT) berbentuk perseorangan. Dahulu UMKM jika ingin mendirikan badan hukum harus memiliki setidaknya modal dasar sebesar 50 juta baru bisa membuat akta notaris untuk dijadikan Perseroan Terbatas. Kini dengan hadirnya UU Cipta Kerja sebagai peraturan umkm terbaru, UMKM bisa langsung mendirikan PT Perseorangan dengan biaya yang murah meriah.
  2. UMKM mendapat kemudahan bebas pajak. Dalam peraturan UMKM Bebas pajak yang dikeluarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sektor UMKM hanya dikenakan pajak 0,5% dari jumlah omzet setelah dikurangi biaya-biaya. Keringanan peraturan UMKM bebas pajak juga diatur bahwa UMKM berbentuk PT atau CV dapat menggunakan aturan ini dalam jangka 3 sampai 5 tahun kedepan.
  3. Kriteria UMKM menjadi lebih sederhana. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (PP UMKM) sebagai peraturan UMKM terbaru 2020 mengubah aturan UU No 20 Tahun 2008 mengenai modal UMKM. Perubahan ini menjadikan kriteria modal dasar UMKM menjadi lebih sederhana. Lalu apa dampak positifnya bagi pelaku UMKM? Tentunya dengan perubahan kriteria modal ini, UMKM akan dapat mengakses perbankan secara lebih mudah, mendirikan badan hukum, membuat sertifikasi halal dan SNI secara murah, serta dapat mengakses bebas pajak dalam beberapa tahun mendatang. 

Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro.  

Kecil dan menengah (PP UMKM) merupakan peraturan UMKM 2022 yang menjadi rujukan sektor perbankan, sektor industri hingga kalangan hukum dalam memposisikan sektor UMKM. 

PP UMKM ini sebagai peraturan umkm terbaru mengatur kriteria modal dasar UMKM sebagai berikut ini: 
  1. Sebuah usaha dapat disebut dengan usaha mikro jika memiliki modal usaha maksimal 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  2. Sebuah usaha dikatakan dengan usaha mikro jika memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  3.  Sebuah usaha dapat dikatakan sebagai usaha menengah jika memiliki odal usaha lebih dari 5 miliar sampai dengan 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunannya.

Nah, dengan demikian penjelasan peraturan UMKM terbaru yang bisa dijadikan pedoman memahami peraturan umkm 2022. 

Termasuk di dalamnya mengenai ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja 2020 sebagai rujukan utama peraturan umkm. 

Bagaimana kepastian hukum UU Cipta Kerja 2020 yang mengalami gugatan di Mahkamah Konstitusi? 

Kepastian ini telah dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa peraturan ini masih berlaku dengan syarat “inkonstitusional bersyarat” bahwa pemerintah diminta untuk memperbaiki dan dilarang mengeluarkan peraturan baru.

Secara terpisah Presiden Joko Widodo juga memberikan kepastian bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku dan masih dalam proses perbaikan. 

Sehingga UU Cipta Kerja masih menjadi rujukan utama peraturan UMKM terbaru

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.